Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia Afrika adalah pertemuan antara 29 negara-negara Asia-Afrika yang diadakan di kota Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Tujuan konferensi adalah untuk mencari kesepakatan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kolonialisme, rasialisme, dan langkah-langkah dalam mengembangkan perekonomian negara-negara Asia Afrika serta perdamaian dunia.

Semua negara yang hadir, kecuali Jepang, merupakan negara-negara yang digolongkan dalam underdeveloped, dan banyak di antaranya yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Di antara kedua puluh sembilan negara-negara yang diundang tidak termasuk Republik Rakyat China, Israel, Uni Afrika Selatan, dan Uni Soviet yang sebagian wilayahnya berada di benua Asia.

Konferensi yang berlangsung dalam semangat persahabatan saling harga menghargai tersebut akhirnya dapat menghasilkan apa yang dikenal dengan Bandung Declaration, yang antara lain menegaskan:
  1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam piagam PBB
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
  3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa
  4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri sebuah negara lain
  5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB
  6. 2 poin terdiri dari
    • Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar
    • Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain
  7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik sesuatu bangsa
  8. Menyelesaikan segala perselisihan-perselisihan dengan jalan damai, seperti misalnya perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum atau cara-cara lain menurut pilihan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan piagam PBB
  9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama
  10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939 adalah tata pengaturan lautan Indonesia yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang diatur dalam Stbl. 1939 No. 442. Tata lautan ini berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1957, saat diumumkannya Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia. Tata lautan ini didasarkan atas azas pulau demi pulau yang masing-masing memiliki laut teritorialnya sendiri-sendiri dengan lebar tiga mil dihitung dari titik (tempat) mulai ada air laut pada waktu air surut.
Read more

Definisi dan Pengertian Bargaining Politik

Dalam arena politik, sebuah istilah bargaining seringkali diucapkan. Akan tetapi, penyebutan bargaining terkesan negatif karena memiliki pengertian yang mendekati keinginan untuk menguasai. Namun demikian, bargaining politik adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku di bidang politik. Bargaining sendiri memiliki arti secara umum berupa perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan roda sistem yang telah disepakati. Sebagai contoh, pada sistem pemerintahan di Indonesia, bargaining politik dilakukan dengan cara adanya sistem koalisi beberapa partai dengan beberapa partai. Umumnya, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) akan menjadi sasaran pertama untuk bergabung sedangkan partai dengan urutan kedua pada pemilu dianggap sebagai partai oposisi. Namun demikian, bargaining politik dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana musyawarah sehingga pola-pola diktatorship dapat dicegah.
Read more

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach adalah salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang memandang tingkah-laku politik lebih menjadi fokus utama daripada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan ataupun keyakinan politik. Pendekatan tingkah-laku ini muncul dalam masa sesudah Perang Dunia II, khususnya dalam dekade lima puluhan sebagai gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik.
Read more