Definisi dan Pengertian Hukum Pelengkap

Definisi dan Pengertian Hukum Pelengkap adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyatakan hukum yang mengatur. Yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

GEMPAR atau Gemblengan Pemuda Asia Raya

GEMPAR atau Gemblengan Pemuda Asia Raya adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1943 yang bertujuan untuk merintis perjuangan bangsa dengan kerjasama bersama PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) yang dibentuk oleh Jepang. Organisasi ini dikemudian hari dibubarkan oleh pemerintah bala tentara Jepang.
Read more

Definisi dan Pengertian Bargaining Politik

Dalam arena politik, sebuah istilah bargaining seringkali diucapkan. Akan tetapi, penyebutan bargaining terkesan negatif karena memiliki pengertian yang mendekati keinginan untuk menguasai. Namun demikian, bargaining politik adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku di bidang politik. Bargaining sendiri memiliki arti secara umum berupa perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan roda sistem yang telah disepakati. Sebagai contoh, pada sistem pemerintahan di Indonesia, bargaining politik dilakukan dengan cara adanya sistem koalisi beberapa partai dengan beberapa partai. Umumnya, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) akan menjadi sasaran pertama untuk bergabung sedangkan partai dengan urutan kedua pada pemilu dianggap sebagai partai oposisi. Namun demikian, bargaining politik dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana musyawarah sehingga pola-pola diktatorship dapat dicegah.
Read more