KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat

KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat adalah suatu badan pembantu presiden yang dibentuk oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945.

Komite nasional yang dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta ini dimaksudkan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945, diketuai oleh Kasman Singodimejo, SH dengan anggota sebanyak 135 orang. Dalam sidang komite nasional yang pertama pada tanggal 16 Oktober 1945, komite ini memperoleh kekuasaan legislatif dan ikut menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

Dengan demikian, komite ini pada hakekatnya melaksanakan tugas-tugas DPR atau parlemen, hanya saja oleh karena gentingnya keadaan pada saat itu, maka tugas sehari-hari komite tersebut dilaksanakan oleh Badan Pekerja yang dipilih diantara anggota-anggota komite itu sendiri.

Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat pada awal tahun 1950, maka kedudukan komite ini sebagai parlemen negara Republik Indonesia merosot menjadi parlemen negara bagian RI yang untuk akhirnya dilebur dalam DPR-RI setelah RIS kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939 adalah tata pengaturan lautan Indonesia yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang diatur dalam Stbl. 1939 No. 442. Tata lautan ini berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1957, saat diumumkannya Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia. Tata lautan ini didasarkan atas azas pulau demi pulau yang masing-masing memiliki laut teritorialnya sendiri-sendiri dengan lebar tiga mil dihitung dari titik (tempat) mulai ada air laut pada waktu air surut.
Read more

Definisi dan Pengertian Bargaining Politik

Dalam arena politik, sebuah istilah bargaining seringkali diucapkan. Akan tetapi, penyebutan bargaining terkesan negatif karena memiliki pengertian yang mendekati keinginan untuk menguasai. Namun demikian, bargaining politik adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku di bidang politik. Bargaining sendiri memiliki arti secara umum berupa perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan roda sistem yang telah disepakati. Sebagai contoh, pada sistem pemerintahan di Indonesia, bargaining politik dilakukan dengan cara adanya sistem koalisi beberapa partai dengan beberapa partai. Umumnya, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) akan menjadi sasaran pertama untuk bergabung sedangkan partai dengan urutan kedua pada pemilu dianggap sebagai partai oposisi. Namun demikian, bargaining politik dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana musyawarah sehingga pola-pola diktatorship dapat dicegah.
Read more

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach adalah salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang memandang tingkah-laku politik lebih menjadi fokus utama daripada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan ataupun keyakinan politik. Pendekatan tingkah-laku ini muncul dalam masa sesudah Perang Dunia II, khususnya dalam dekade lima puluhan sebagai gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik.
Read more