Konferensi Malino

Konferensi Malino, yaitu suatu konferensi antara daerah-daerah yang berada di bawah pendudukan Belanda yang berlangsung di kota kecil Malino, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 sampai 16 Juli 1946. Di dalam konferensi tersebut dibahas sekitar rencana pembentukan negara-negara di wilayah negara Indonesia yang akan merupakan negara-negara bagian dari suatu negara federal. Dalam konferensi ini juga dibahas rencana pembentukan suatu negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur.

Sebagai kelanjutan konferensi Malino ini, diadakan konferensi Pangkal Pinang pada tanggal 1 Oktober 1946 yang membahas masalah golongan minoritas dan kemudian dilanjutkan dengan konferensi Denpasar yang menghasilkan pembentukan Negara Indonesia Timur.

Konferensi Malino yang diprakarsai oleh wakil gubernur jenderal Hindia Belanda di Malino, Dr. H. Jvvan Mook tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka-Belitung, Riau, Sulawesi Selatan, Minahasa, Manado (tanpa minahasa), Bali, Lombok, Timor, Sangihe-Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan dan Papua.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939 adalah tata pengaturan lautan Indonesia yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang diatur dalam Stbl. 1939 No. 442. Tata lautan ini berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1957, saat diumumkannya Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia. Tata lautan ini didasarkan atas azas pulau demi pulau yang masing-masing memiliki laut teritorialnya sendiri-sendiri dengan lebar tiga mil dihitung dari titik (tempat) mulai ada air laut pada waktu air surut.
Read more

Definisi dan Pengertian Bargaining Politik

Dalam arena politik, sebuah istilah bargaining seringkali diucapkan. Akan tetapi, penyebutan bargaining terkesan negatif karena memiliki pengertian yang mendekati keinginan untuk menguasai. Namun demikian, bargaining politik adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku di bidang politik. Bargaining sendiri memiliki arti secara umum berupa perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan roda sistem yang telah disepakati. Sebagai contoh, pada sistem pemerintahan di Indonesia, bargaining politik dilakukan dengan cara adanya sistem koalisi beberapa partai dengan beberapa partai. Umumnya, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) akan menjadi sasaran pertama untuk bergabung sedangkan partai dengan urutan kedua pada pemilu dianggap sebagai partai oposisi. Namun demikian, bargaining politik dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana musyawarah sehingga pola-pola diktatorship dapat dicegah.
Read more

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach adalah salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang memandang tingkah-laku politik lebih menjadi fokus utama daripada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan ataupun keyakinan politik. Pendekatan tingkah-laku ini muncul dalam masa sesudah Perang Dunia II, khususnya dalam dekade lima puluhan sebagai gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik.
Read more