Defenisi dan Pengertian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu suatu peraturan yang berfungsi melaksanakan Undang Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR dan juga mengatur hal-hal yang tidak di atur dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR. Undang-Undang secara garis besar dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal.
Dengan undang-undang dalam arti material dimaksudkan sebagai setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya (materi) mempunyai kekuatan mengikat langsung kepada setiap penduduk. Kemudian dengan undang-undang dalam arti formal, dimaksudkan sebagai setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen atau DPR.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939 adalah tata pengaturan lautan Indonesia yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang diatur dalam Stbl. 1939 No. 442. Tata lautan ini berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1957, saat diumumkannya Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia. Tata lautan ini didasarkan atas azas pulau demi pulau yang masing-masing memiliki laut teritorialnya sendiri-sendiri dengan lebar tiga mil dihitung dari titik (tempat) mulai ada air laut pada waktu air surut.
Read more

Definisi dan Pengertian Bargaining Politik

Dalam arena politik, sebuah istilah bargaining seringkali diucapkan. Akan tetapi, penyebutan bargaining terkesan negatif karena memiliki pengertian yang mendekati keinginan untuk menguasai. Namun demikian, bargaining politik adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku di bidang politik. Bargaining sendiri memiliki arti secara umum berupa perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan roda sistem yang telah disepakati. Sebagai contoh, pada sistem pemerintahan di Indonesia, bargaining politik dilakukan dengan cara adanya sistem koalisi beberapa partai dengan beberapa partai. Umumnya, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) akan menjadi sasaran pertama untuk bergabung sedangkan partai dengan urutan kedua pada pemilu dianggap sebagai partai oposisi. Namun demikian, bargaining politik dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana musyawarah sehingga pola-pola diktatorship dapat dicegah.
Read more

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach adalah salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang memandang tingkah-laku politik lebih menjadi fokus utama daripada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan ataupun keyakinan politik. Pendekatan tingkah-laku ini muncul dalam masa sesudah Perang Dunia II, khususnya dalam dekade lima puluhan sebagai gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik.
Read more