Deklarasi Tashkent

Deklarasi Tashkent adalah suatu hasil konferensi Tingkat Tinggi antara India dan Pakistan yang diadakan di Uzbekhistan (dahulunya daerah Uni Soviet) pada awal Januari 1966 mengenai sengketa perbatasan Kashmir.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)) tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri India Lal Bahadur Shastri dan Presiden Pakistan Ayub Khan dengan Perdana Menteri Uni Soviet A. Kosygin sebagai juru penengah.

Deklarasi yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 1966 tersebut berisi antara lain
  1. Usaha pemulihan hubungan damai antara kedua belak pihak
  2. Memecahkan persengketaan dengan jalan damai sesuai dengan piagam PBB
  3. Menarik semua pasukan ke kedudukan semula selambat-lambatnya pada tanggal 25 Februari 1966
  4. Menghentikan propaganda-propaganda permusuhan di antara kedua belah pihak
  5. Memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara
  6. Segera membahas pengembalian harta milik dan hutang-piutang antara kedua belah pihak
  7. Akan mempertimbangkan pemulihan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua belah pihak
  8. Akan meneruskan perundingan-perundingan kembali pada kesempatan berikutnya

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939 adalah tata pengaturan lautan Indonesia yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang diatur dalam Stbl. 1939 No. 442. Tata lautan ini berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1957, saat diumumkannya Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia. Tata lautan ini didasarkan atas azas pulau demi pulau yang masing-masing memiliki laut teritorialnya sendiri-sendiri dengan lebar tiga mil dihitung dari titik (tempat) mulai ada air laut pada waktu air surut.
Read more

Definisi dan Pengertian Bargaining Politik

Dalam arena politik, sebuah istilah bargaining seringkali diucapkan. Akan tetapi, penyebutan bargaining terkesan negatif karena memiliki pengertian yang mendekati keinginan untuk menguasai. Namun demikian, bargaining politik adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku di bidang politik. Bargaining sendiri memiliki arti secara umum berupa perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan roda sistem yang telah disepakati. Sebagai contoh, pada sistem pemerintahan di Indonesia, bargaining politik dilakukan dengan cara adanya sistem koalisi beberapa partai dengan beberapa partai. Umumnya, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) akan menjadi sasaran pertama untuk bergabung sedangkan partai dengan urutan kedua pada pemilu dianggap sebagai partai oposisi. Namun demikian, bargaining politik dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana musyawarah sehingga pola-pola diktatorship dapat dicegah.
Read more

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach adalah salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang memandang tingkah-laku politik lebih menjadi fokus utama daripada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan ataupun keyakinan politik. Pendekatan tingkah-laku ini muncul dalam masa sesudah Perang Dunia II, khususnya dalam dekade lima puluhan sebagai gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik.
Read more