Defenisi dan Pengertian Abdication

Abdication dalam pengertian politik biasanya digunakan untuk menunjukkan pengunduran diri seorang penguasa tertinggi dalam suatu negara. Pengunduran diri tersebut bisa dilakukan secara sukarela, seperti kasus yang dialami oleh ratu Christina dari Swedia yang melepaskan mahkotanya pada tahun 1654 oleh karena ingin menganut agama Roma-Katholik. Tetapi disamping pengunduran diri seorang penguasa tertinggi bisa pula terjadi oleh karena dipaksa keadaan, misalnya gagalnya penguasa tersebut untuk mengendalikan pemerintahannya sehingga dipaksa untuk turun dan melepaskan kekuasaan dan jabatannya.

Beberapa kasus abdikasi yang telah tercata dalam sejarah ialah:
  • John VI, Kaisar Bysantine pada tahun 1355
  • Richard II, Raja Inggris pada tahun 1399
  • Eric VII, Tahta Raja Denmark pada tahun 1439
  • Christina, Ratu Swedia pada tahun 1654
  • Augustus II, Raja Polandia pada tahun 1704
  • Charles IV, Raja Spanyol pada tahun 1808
  • Naopleon I, Kaisar Perancis pada tahun 1814 dan 1815
  • Charles X, Raja Perancis pada tahun 1830
  • Louis Philippe, Raja Perancis pada tahun 1848
  • Pedro II, Kaisar Brazil pada tahun 1889
  • Manuel II, Raja Portugal pada tahun 1910
  • Hsuan Tung, Cina pada tahun 1912
  • Nicholas II, Tsar Rusia pada tahun 1917
  • Charles I, Kaisar Austro-Hongaria pada tahun 1918
  • Constantine, Raja Yunani pada tahun 1922
  • Alfonso XIII, Raja Spanyol pada tahun 1931
  • Carol II, Raja Rumania pada tahun 1940
  • Leopold III, Raja Belgia pada tahun 1951

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939

Defenisi dan Pengertian Territoriale ZEE En Maritieme Kringen Ordonantie 1939 adalah tata pengaturan lautan Indonesia yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang diatur dalam Stbl. 1939 No. 442. Tata lautan ini berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1957, saat diumumkannya Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia. Tata lautan ini didasarkan atas azas pulau demi pulau yang masing-masing memiliki laut teritorialnya sendiri-sendiri dengan lebar tiga mil dihitung dari titik (tempat) mulai ada air laut pada waktu air surut.
Read more

Definisi dan Pengertian Bargaining Politik

Dalam arena politik, sebuah istilah bargaining seringkali diucapkan. Akan tetapi, penyebutan bargaining terkesan negatif karena memiliki pengertian yang mendekati keinginan untuk menguasai. Namun demikian, bargaining politik adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku di bidang politik. Bargaining sendiri memiliki arti secara umum berupa perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan roda sistem yang telah disepakati. Sebagai contoh, pada sistem pemerintahan di Indonesia, bargaining politik dilakukan dengan cara adanya sistem koalisi beberapa partai dengan beberapa partai. Umumnya, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) akan menjadi sasaran pertama untuk bergabung sedangkan partai dengan urutan kedua pada pemilu dianggap sebagai partai oposisi. Namun demikian, bargaining politik dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana musyawarah sehingga pola-pola diktatorship dapat dicegah.
Read more

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach

Definisi dan Pengertian Behavioral Approach adalah salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang memandang tingkah-laku politik lebih menjadi fokus utama daripada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan ataupun keyakinan politik. Pendekatan tingkah-laku ini muncul dalam masa sesudah Perang Dunia II, khususnya dalam dekade lima puluhan sebagai gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik.
Read more